MediaKabarNusantara.com – Lampung – Plt. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Anton Wibowo, S.K.M, M.M., menyebut Pemerintah Daerah menjamin stabilisasi harga dan pasokan barang di pasar, dengan berbagai upaya seperti operasi pasar, menjaga ketersediaan stok, hingga memberikan subsidi.
“Perdagangan harus menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya untuk mendorong ekonomi, tetapi juga untuk melindungi, dan menjamin hak-hak masyarakat, serta menekankan keberlanjutan yang memenuhi standar dan permintaan pasar,” tutur Anton, Senin (23/6/2025).
Hal itu, kata dia, guna menjadikan perdagangan sebagai instrumen yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi sekaligus masyarakat. Pemerintah juga dapat melakukan intervensi pasar, termasuk dalam hal penetapan harga, terutama untuk barang kebutuhan pokok.
“Langkah yang biasanya diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang, adalah operasi pasar, melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) atau lembaga terkait, menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, khususnya jelang perayaan hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan hari besar lainnya,” ungkapnya.
Dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang di wilayahnya, bekerja sama dengan pemerintah pusat, untuk berupaya menjaga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen atau konsumen untuk menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat. Kemudian wewenang dalam menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk barang kebutuhan pokok tertentu.
“Upaya-upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang cukup, serta menjaga stabilitas ekonomi. Maka saya pernah menyebut Pasar Plaza Bandar Jaya, memiliki potensi sebagai Daerah Tertib Ukur, (DTU) kegiatan ekonomi di Kabupaten Lamteng,” pungkasnya. (Red)
