MediaKabarNusantara.com – Pubian – Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi anak-anak sekolah di Kecamatan Pubian justru menuai sorotan tajam. Sejumlah orang tua, guru, dan sumber internal program menyampaikan keluhan serius: makanan yang dibagikan dinilai tidak layak konsumsi, jauh dari standar gizi yang dijanjikan, dan bahkan terindikasi menjadi ajang penyimpangan anggaran oleh oknum pengelola.
Temuan di lapangan mengungkapkan dugaan bahwa penyediaan menu MBG tidak sesuai dengan perencanaan. Sejumlah narasumber menilai bahwa mutu makanan sangat jauh di bawah yang tertera dalam standar gizi program, seperti minimnya kandungan protein, sayur, dan bahan makanan segar. Kondisi ini mengarah pada pertanyaan besar: apakah anggaran program telah digunakan sebagaimana mestinya, atau justru dikorupsi lewat pengurangan kualitas dan porsi makanan?
—
Laporan Lapangan: Makanan Tidak Layak, Minim Gizi
Sejumlah sekolah dasar di wilayah Pubian disebut menerima menu MBG yang kualitasnya kurang memadai. Berdasarkan keterangan beberapa wali murid, makanan yang disajikan kerap berupa nasi dengan lauk yang sangat minim. Ada pula laporan makanan yang mulai berbau asam, sayur layu, hingga tekstur lauk yang tidak segar.
Beberapa anak bahkan mengaku enggan menghabiskan makanan yang diberikan karena rasanya tidak sedap atau sudah tidak layak dimakan. “Anak saya pulang dan bilang lauknya bau, sayurnya cuma sedikit, bahkan minyaknya pekat hitam seperti dipakai berkali-kali,” ujar salah satu wali murid.
Keluhan serupa datang dari guru-guru yang sehari-hari menyaksikan menu MBG dibagikan. Mereka menilai bahwa standar gizi yang seharusnya diwajibkan terutama unsur protein hewani, sayuran segar, dan buah sangat jarang terpenuhi.
“Kalau lihat porsinya, tidak mungkin sesuai anggaran. Harusnya anak-anak dapat menu lengkap, tapi kenyataannya jauh sekali. Kadang hanya nasi dan tempe tipis. Ini yang membuat kami curiga ada yang tidak beres,” kata seorang tenaga pendidik.
—
Indikasi Pengurangan Anggaran Melalui Menu
Dugaan penyimpangan semakin kuat ketika warga mulai membandingkan menu yang seharusnya diberikan dengan menu yang benar-benar diterima siswa.
Program MBG biasanya memiliki standar anggaran rutin per porsi, misalnya Rp X per anak (angka dapat dimasukkan jika Anda punya data), yang mencakup komponen protein, karbohidrat, sayuran, buah, dan pengolahan makanan yang higienis.
Namun dalam praktik di Pubian, menu yang diterima tidak sebanding dengan nilai anggaran tersebut. Bila ditaksir dari harga pasar, porsi makanan yang dibagikan hanya bernilai sebagian kecil dari anggaran per porsi. Perbedaan ini memunculkan dugaan bahwa sebagian dana diselewengkan melalui pengurangan kualitas makanan, pengadaan bahan murah, dan porsi kecil.
Seorang narasumber internal yang meminta namanya disamarkan menyebut, “Harga yang dilaporkan sangat tidak masuk akal kalau melihat kenyataan di lapangan. Kalau anggaran benar dipakai semua, menu tidak mungkin seperti ini.”
—
Minim Transparansi: Dokumen Pengadaan Sulit Diakses
Penelusuran Media Kabar Nusantara menunjukkan bahwa dokumen pengadaan atau laporan pertanggungjawaban MBG sulit diakses oleh masyarakat bahkan oleh pihak sekolah tertentu. Padahal secara prinsip, program yang dibiayai negara seharusnya terbuka dan transparan.
Beberapa wali murid mencoba menanyakan detail penggunaan anggaran atau vendor penyedia bahan makanan, namun tidak mendapatkan jawaban jelas. Hal ini menambah kecurigaan bahwa ada upaya untuk menutupi sesuatu di balik pelaksanaan program.
“Ketika kami tanya berapa anggarannya dan siapa yang belanja, jawabannya berputar-putar. Tidak ada daftar belanja, tidak ada rincian harga bahan. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Ketertutupan informasi ini berpotensi melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik dan memperkuat dugaan penyimpangan administrasi.
—
Beberapa Indikasi Pelanggaran yang Ditemukan
Dari hasil investigasi awal, terdapat beberapa pola dugaan penyimpangan yang mesti disorot:
1. Kualitas makanan di bawah standar gizi yang ditetapkan
Menu tidak mengandung unsur gizi lengkap minim protein hewani, sayur seadanya, dan tidak ada buah.
2. Pengadaan bahan makanan tidak transparan
Tidak ada bukti pembelian, tidak ada daftar vendor, atau laporan pertanggungjawaban yang jelas.
3. Diduga ada markup atau pengurangan porsi untuk menghemat biaya
Selisih harga pasar dengan anggaran program sangat jauh.
4. Pengawasan intern lemah
Beberapa sekolah mengaku tidak mendapat koordinasi jelas dari pihak penyelenggara kecamatan.
5. Potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum
Berdasarkan temuan, ada indikasi konsolidasi anggaran yang tidak sesuai prosedur dan diduga melibatkan pihak tertentu di kecamatan.
—
Respon Pemerintah: Belum Ada Sikap Tegas
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara program di Kecamatan Pubian belum memberikan pernyataan resmi. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat maupun panggilan telepon, beberapa pejabat terkait tidak merespons.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan pihak pemerintah kabupaten seharusnya menjadi pihak yang segera turun tangan melakukan evaluasi dan audit. Namun hingga kini belum terdapat laporan tindakan konkret.
Tokoh masyarakat menganggap lambatnya respon ini sebagai bentuk kelalaian dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
“Ini program untuk anak-anak. Kalau pemerintah tidak cepat bertindak, maka mereka menutup mata terhadap kesehatan generasi kita,” ujar salah satu tokoh masyarakat Pubian.
—
Dampak Langsung pada Anak
Makanan tidak layak atau tidak bergizi akan berdampak pada kondisi fisik anak. Beberapa anak disebut mengeluh mual setelah makan, meski belum ada laporan keracunan massal. Namun potensi bahaya tetap besar.
Selain kesehatan fisik, psikologis dan motivasi belajar juga dapat terpengaruh. Banyak anak menjadi enggan mengonsumsi makanan sekolah sehingga kehilangan manfaat nutrisi harian.
“Program ini harusnya membantu, bukan membuat anak takut makan,” kata seorang guru.
—
Tuntutan Warga: Audit dan Pengawasan Ketat
Masyarakat Pubian mendesak agar:
1. Inspektorat Kabupaten segera melakukan audit menyeluruh
Menelusuri anggaran, rantai suplai, mekanisme pengadaan, dan pihak-pihak yang terlibat.
2. Memeriksa kualitas makanan secara laboratorium bila diperlukan
Untuk memastikan tidak ada ancaman kesehatan.
3. Melibatkan pihak sekolah dan komite sekolah dalam pengawasan
Agar pelaporan lebih objektif dan tidak dimanipulasi.
4. Mengganti pihak pengelola atau penyedia bila terbukti lalai atau menyimpang
5. Memproses hukum oknum yang terlibat dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
—
Analisis: Pola Penyimpangan Program Sejenis di Daerah Lain
Beberapa daerah di Indonesia yang menjalankan program serupa sebelumnya juga pernah tersandung kasus korupsi yang modusnya mirip:
Pengurangan kualitas makanan untuk mengambil selisih anggaran
Dokumen fiktif seperti nota pembelian palsu
Vendor nakal yang bekerja sama dengan aparat setempat
Minim pengawasan sehingga penyimpangan berjalan terus-menerus.
Melihat pola tersebut, warga Pubian meyakini bahwa dugaan serupa bisa saja terjadi di kecamatan mereka jika tidak segera diperiksa.
—
Penutup: Publik Menunggu Tindakan Tegas
Program Makan Bergizi seharusnya menjadi jaring perlindungan bagi anak-anak. Namun ketika program ini justru dicurigai menjadi ajang korupsi, maka hal tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kesehatan generasi muda.
Jika pemerintah tidak segera bergerak, dikhawatirkan masalah ini akan semakin besar dan menciptakan preseden buruk bagi pelaksanaan program sejenis di daerah lain.
Masyarakat Pubian berharap transparansi, evaluasi menyeluruh, dan tindakan hukum diambil demi memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang aman, layak, dan bergizi.(Red)
