Seruan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (29/7/2025).
Deklarasi ini ditandatangani oleh 22 negara anggota Liga Arab, seluruh Uni Eropa, serta 17 negara lainnya, dan menjadi sinyal perubahan signifikan dalam sikap dunia Arab terhadap kelompok militan yang telah menguasai Gaza sejak 2007.
“Tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di tangan Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai,” bunyi dokumen bersama tersebut, seperti dikutip CNN International, Kamis (31/7/2025).
“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina.”
Deklarasi ini juga mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dan mengusulkan pembentukan misi stabilisasi internasional sementara di Gaza di bawah naungan PBB.
Prancis, sebagai salah satu tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi, menyebut pernyataan ini sebagai tonggak sejarah baru.
“Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di hadapan forum PBB.
Dalam manuver politik yang memanaskan hubungan dengan Israel dan AS, Prancis menyatakan akan memberikan suara untuk mengakui negara Palestina pada September. Inggris menyusul dengan pernyataan serupa, kecuali jika Israel sepakat dengan gencatan senjata di Gaza. Kedua pernyataan itu ditentang keras oleh pemerintah Israel dan AS.
Sementara itu Forum Sandera dan Keluarga Orang Hilang turut menyambut baik deklarasi tersebut.
“Kami menyambut baik kemajuan penting ini dan pengakuan Liga Arab bahwa Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Penculikan warga sipil merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus dikutuk dengan tegas,” ungkap pernyataan resmi mereka.
Meski tekanan internasional menguat, Hamas hingga kini belum menunjukkan niat jelas untuk menyerahkan kekuasaan. Beberapa pejabat kelompok tersebut bahkan memberikan pernyataan yang saling bertentangan terkait masa depan Gaza pascaperang.
Sementara itu, Mesir, sebagai mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata bersama Qatar, sebelumnya telah merancang rencana pemerintahan pascaperang tanpa keterlibatan Hamas. Draf rencana menunjukkan proposal pembentukan komite Palestina sementara yang akan mengambil alih kendali Gaza sebelum diserahkan ke PA.
Arab Saudi juga terus mendorong kebangkitan solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik berkepanjangan ini.
Konferensi Solusi Dua Negara
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, konferensi tingkat tinggi membahas solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina akan digelar di New York, Amerika Serikat (AS), dengan Prancis dan Arab Saudi sebagai ketua bersama.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dikutip Bergelora.com di Jakarta dari Al Arabiya, Senin (1/8/2025), mengatakan bahwa konferensi itu didasarkan pada posisi tegas Saudi terhadap perjuangan Palestina dan upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif.
“Kami berharap dalam mendorong implementasi resolusi internasional yang menyerukan pembentukan dua negara di mana Palestina dapat menikmati kemerdekaan mereka, (berkontribusi pada) tercapainya perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta memajukannya menuju pembangunan dan kemakmuran,” kata Pangeran Faisal dalam pernyataannya pada Minggu (27/7).
Pernyataan Pangeran Faisal yang disampaikan kepada kantor berita Saudi Press Agency (SPA) itu mencuat ketika Saudi akan menjadi ketua bersama dengan Prancis pekan ini dalam sebuah konferensi membahas solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Konferensi tersebut akan berlangsung di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.
Pangeran Faisal, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa konferensi itu mendukung upaya Aliansi Global untuk implementasi solusi dua negara — sebuah inisiatif yang diumumkan pada September 2024 lalu.
Ditekankan juga oleh Pangeran Faisal bahwa Kerajaan Saudi, di bawah kepemimpinan Raja Salman dan tindak lanjut dari Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), “sedang mengerahkan segala upaya untuk mewujudkan perdamaian yang adil di kawasan Timur Tengah dan selalu berusaha… untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan menghentikan lingkaran kekerasan”.
Pernyataan Pangeran Faisal ini disampaikan setelah Saudi memuji keputusan “bersejarah” yang dibuat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Saudi pun mendesak negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.
Macron mengumumkan pada Kamis (24/7) lalu, bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang.
“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram. (Red)
