MediaKabarNusantara.com – KOTA METRO – Lampung – Berawal senin 05 mei 2025 Hingga pertengahan bulan juni 2025, Kota Metro Di landa PRAHARA sekandal cinta segitiga antara AD, DN dan RH. Yang pada saat ini belum ada sikap tegas yang diambil oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait polemik yang melibatkan salah satu kader terbaik-nya yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Metro. Persoalan ini menimbulkan kegaduhan baik di internal partai maupun di tengah masyarakat.
Kondisi ini menjadi sorotan masyarakat seluruh rakyat kota metro, dan senior/sesepuh partai PDI-P Kota Metro. Mereka menilai PDIP perlu segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah tegas agar tidak kehilangan kepercayaan publik, apalagi menjelang tahun politik 2029 yang akan diwarnai dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang warga Kota Metro, SK, yang merupakan pemilih setia PDI-P, menyampaikan kekecewaannya kepada media pada Sabtu (14/06/2025).
“Saya sebagai warga dan pemilih PDI Perjuangan sangat kecewa. Secara ideologi saya tetap merah, karena ini tentang keyakinan. Tapi saya minta kita bangkit kembali. Merintis PDIP itu tidak mudah, perlu proses panjang dan mental kuat menghadapi lawan politik,” ujar SK.
Menurutnya, keterlambatan sikap dari pengurus partai membuat masyarakat merasa diabaikan.
“Kami merasa perjuangan kami tidak dihargai. Saya menyesal memilih PDIP jika kondisinya seperti ini. Pengurus dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting harus bangkit dan jangan hanya bergantung pada satu sosok. Mari besarkan PDIP bersama-sama,” imbuhnya.
Salah satu pengurus aktif PDIP Kota Metro juga mengakui bahwa kegaduhan ini sudah menjadi pembahasan internal, termasuk dalam beberapa pertemuan PAC se-Kota Metro. Namun, hingga kini belum ada keputusan atau solusi yang diambil oleh DPC.
“Keluhan dari bawah sudah banyak. Kami juga sudah menyampaikan ke DPC, terutama saat peringatan Bulan Bung Karno 1 Juni lalu. Tapi belum ada tanggapan serius atau sikap konkret,” ujar PT.
PT berharap DPP atau Bidang Kode Etik partai segera turun tangan bila DPC tidak sanggup menyelesaikan masalah ini.
“Kalau DPC tidak berani ambil sikap, maka DPD harus turun. Ini soal etik, harus ada sidang etik. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena bisa merusak citra partai menjelang 2029. Kalau perlu, DPP juga harus terlibat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya klarifikasi agar publik tidak menelan mentah-mentah isu yang beredar.
“Kalau memang tuduhan itu tidak benar, buktikan. Kita bisa sampaikan ke PAC, ranting, dan masyarakat. Tapi kalau tidak ada sikap, ini seolah-olah dianggap benar. Kita tidak ingin PDIP dicap tidak mampu menyelesaikan masalah internal,” tutupnya.
PDIP selama ini dikenal sebagai partai yang dekat dengan rakyat kecil (wong cilik), dengan narasi politik kuat dan kaderisasi yang militan. Sikap inklusif yang merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok Islam, membuat PDIP diterima luas oleh masyarakat.
Namun, jika situasi seperti di Kota Metro dibiarkan tanpa penanganan, ada kekhawatiran citra PDIP sebagai partai yang konsisten dan berpihak pada rakyat akan tergerus.
Sosok Megawati Soekarnoputri sebagai figur sentral PDIP selama ini menjadi magnet tersendiri. Oleh karena itu, masyarakat dan kader berharap, PDIP segera mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan dan kesiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.(Red)
