MediaKabarNusantara.com – Proyek pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Muhammad Tohir di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, menjadi sorotan, Selasa (25/11/2025).
Proyek yang diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp143 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini diduga berjalan tanpa keterbukaan informasi kepada publik.
Berdasarkan hasil pantauan media Karyanasional di lokasi pembangunan, pihak manajemen proyek terkesan tertutup dan tidak kooperatif.
Awak media bahkan dilarang melampaui pos keamanan dengan dalih Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alasan lain yang dinilai tidak rasional serta tidak relevan dengan tugas jurnalistik.
Penolakan akses ini memunculkan tanda tanya besar, mengingat pembangunan rumah sakit merupakan fasilitas publik yang wajib dapat dipantau masyarakat. Sikap tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta UU No. 40/1999 tentang Pers yang menjamin hak media memperoleh informasi.
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Untuk Lampung (GEMUL) Edi Samsuri mengatakan bahwa proyek dengan nilai besar dan bersumber dari APBN wajib memenuhi asas Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Tidak merugikan keuangan negara.
Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk Ketidakpatuhan administrasi, Kerugian keuangan negara, Audit investigatif oleh BPK dan APIP, Proses pidana dalam ranah Tipikor, jika ditemukan unsur penyimpangan, “Jelasnya.
Pengawasan publik sangat penting untuk memastikan tidak terjadi spesifikasi bangunan yang dikurangi, penggunaan material di bawah standar, mark-up anggaran, pekerjaan asal jadi, pengabaian keselamatan masyarakat.
Edi juga mengingatkan bahwa kecerobohan dalam pembangunan rumah sakit bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi berpotensi mengancam keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas.
Hal-hal semacam ini yang perlu campur tangan dan langkah tegas pemerintah daerah, termasuk membuka informasi progres pekerjaan, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, rincian anggaran, serta jadwal penyelesaian, karena Rumah Sakit ini untuk masyarakat Pesisir Barat khususnya,” tegas Edi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen proyek belum memberikan klarifikasi resmi, mengapa proyek negara dengan nilai besar justru terkesan diselimuti kerahasiaan.
Tim Karyanasional akan terus melakukan pemantauan dan siap meminta klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait, demi memastikan proyek strategis ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Pesisir Barat dan menghindari potensi kerugian negara.(Red)
